KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Sekretariat Daerah di Aula Adipura Kencana, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamzah Kholifi, mengatakan FKP bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dengan melibatkan berbagai unsur pengguna layanan.

Menurutnya, forum ini menjadi wadah bagi masyarakat penerima manfaat untuk menyampaikan saran, masukan, maupun kritik yang konstruktif terhadap layanan publik.

“FKP menjadi ruang untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik, sekaligus menyamakan pemahaman antara penyelenggara layanan, dalam hal ini Sekretariat Daerah, dengan para pengguna layanan. Dari situ diharapkan dapat dirumuskan solusi bersama sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pelayanan publik,” ujar Hamzah.

Kegiatan dihadiri Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Pj Sekda Kota Magelang Larsita, para tenaga ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi dari Universitas Tidar (Untidar) dan Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), unsur media massa, advokat, pengusaha dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang mengedepankan nilai etika dan keterbukaan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, di era keterbukaan saat ini pemerintah tidak dapat lagi menutup-nutupi persoalan yang ada.

“Bapak dan ibu yang hadir sebagai perwakilan tokoh masyarakat perlu memahami bahwa sekarang adalah era keterbukaan. Tidak bisa lagi menutupi hal-hal yang tidak baik,” kata Damar.

Damar juga menyoroti munculnya penilaian masyarakat terhadap pemerintah yang kerap didasarkan pada asumsi tanpa pemahaman yang memadai. Hal tersebut, menurutnya, kerap memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Banyak orang yang tidak paham betul tetapi berasumsi, lalu memberikan penilaian di luar literasi mereka. Pada akhirnya menimbulkan gaduh di masyarakat, ini yang kami sayangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, FKP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik. Melalui forum tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam merumuskan maupun memperbaiki standar pelayanan.

“Kadang menurut pemerintah pelayanannya sudah benar, tapi itu dari kacamata pemerintah. Belum tentu dari kacamata publik. Maka ini perlu kita diskusikan agar memiliki tujuan yang sama,” katanya.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan pembangunan Kota Magelang di tengah berbagai keterbatasan, seperti ruang fiskal, sumber daya manusia, serta literasi masyarakat.

“Ini menjadi pembahasan fundamental yang harus diselesaikan bersama. Harapannya setiap diskusi dapat menghasilkan solusi,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan. Di antaranya terkait keluhan dan saran perbaikan pelayanan di tingkat kelurahan yang dinilai belum seragam. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk upaya mengantisipasi kenakalan remaja di wilayah Kota Magelang.

Menanggapi hal itu, Damar menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan di tingkat kelurahan serta memperkuat upaya menjaga ketertiban masyarakat. (Prokompimkotamgl)