Logo Kota Magelang
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Ekonomi Tumbuh 5,92 Persen, Pemkot Magelang Buka Ruang Kolaborasi dengan Media

Jumat, 20 November 2026

Bagikan :

Perekonomian Kota Magelang tumbuh 5,92 persen pada 2025

KOTA MAGELANG — Perekonomian Kota Magelang tumbuh 5,92 persen pada 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,60 persen. Pertumbuhan tersebut diikuti perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga tingkat pengangguran terbuka.

 

Capaian itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja Pemerintah Kota Magelang selama periode 2025–2026 yang dipaparkan kepada media massa di Kebon Semilir, Kota Magelang, Kamis (19/11/2026).

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Handini Rahayu, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi ditopang sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 16,31 persen.

 

Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 82,15 menjadi 82,92. Angka kemiskinan turun 0,26 poin persentase menjadi 5,68 persen atau berkurang sekitar 320 jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,40 persen menjadi 4,31 persen.

 

Menurut Handini, arah pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dan Wakil Wali Kota dr. Sri Harso sejak dilantik pada 20 Februari 2025 diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ngopeni lan Nglakoni.

 

Pada sektor pelayanan dasar, Kota Magelang meraih peringkat pertama penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kategori kota se-Jawa Tengah dengan skor 99,00. Capaian lainnya meliputi predikat Tuntas Utama SPM Pendidikan dengan skor 90,2 dan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya, dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 99 persen.

 

Pemkot Magelang juga berhasil menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum tertangani dari 444 anak menjadi 37 anak. Namun, sisa kasus tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

 

Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah disebut telah mencapai sekitar 95 persen. Sementara transformasi pelayanan dasar dilakukan melalui pengembangan Posyandu 6 SPM sebagai pusat pelayanan masyarakat lintas sektor.

 

Berbagai agenda ekonomi kreatif dan budaya, seperti Magelang Flower Festival (MFF), Magelang Ethno Carnival (MEC), dan Merti Gunung Tidar, juga menjadi bagian dari upaya menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya daerah.

 

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, Pemkot Magelang masih menghadapi tantangan pada 2027, terutama keterbatasan ruang fiskal di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

 

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk media massa. Menurutnya, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.

 

"Menghadapi tahun 2027, tantangan yang kita hadapi tentu tidak mudah karena pemerintah dihadapkan pada ruang fiskal yang terbatas serta berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda," ujar Damar.

 

Ia mencontohkan kolaborasi pemerintah dan insan media dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan publik, salah satunya Piala Wali Kota di Samapta Aquatic Stadium. Dalam kerja sama tersebut, pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana, sedangkan media berperan sebagai penyelenggara kegiatan.

 

Kolaborasi itu dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tingkat hunian homestay.

 

"Dampaknya, pelaku UMKM ikut masuk dan menggerakkan ekonomi sirkular di sekitar lokasi, termasuk tingkat hunian homestay yang ikut penuh," katanya.

 

Damar berharap pola kolaborasi tersebut dapat dikembangkan pada berbagai kegiatan dan pemanfaatan ruang publik lainnya. Dengan demikian, keterbatasan anggaran pemerintah tidak menghalangi upaya menggerakkan ekonomi dan menghadirkan kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

 

Sementara itu, agenda pembangunan 2027 juga diarahkan pada penuntasan sisa anak tidak sekolah, penguatan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah. (prokompomkotamgl)

 

Bagikan :