Pengelolaan dan pengumpulan data yang terintegrasi diharapkan menjadi satu-satunya sumber data yang bisa diakses oleh semua pihak.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari inkonsistensi dan duplikasi data yang akan digunakan. Hal tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi dan Ekspose Data Strategis dengan tema "Kerja Bersama dengan Data".  Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang berkerjasama dengan Diskominsta Kota Magelang dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional Tahun 2017.

Sesuai amanat UU No  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan  informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang Catur Budi Fajar S, menjelaskan bahwa setiap daerah harus berupaya memiliki pengelolaan data sektoral yang matang  dengan substansi informasi yang memenuhi bagi seluruh dokumen perencanaan pembangunan.

“Hal ini juga terkait dengan keterbukaan informasi kepada publik. Data yang disajikan harus tepat dan akurat, “kata Catur saat memberikan paparan sosialisasi dan ekspose data strategis dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional di aula Adipura Kencana, Senin(25/9).

Saat ini, kata Catur  pengelolaan data sektoral berbasis website di Kota Magelang sudah dirintis sejak tahun 2014 melalui DataGO dan awal September dirilis portal data terbuka berbasis CKAN yang direncanakan akan terintegrasi dengan pusat database indonesia. Kota Magelang satu-satunya Kota di Jawa Tengah yang sudah terintegrasi portal datanya dengan Portal Provinsi.

“Semenjak dirilis DataGO Kota Magelang  telah mengakomodir basis data dari 24 OPD dan Bagian di lingkungan Pemkot Magelang dan 27 Instansi vertikal. Fleksibel dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah,”jelasnya.

Ia pun mengatakan bahwa bentuk pelayanan publik dilaksanakan dalam bentuk penyediaan informasi kuantitatif secara online melalui website yang dapat diakses luas oleh stakeholder.

“Akses informasi statistik disediakan secara periodik triwulanan, semesteran dan tahunan. Khusus perkembangan harga data dipublikasi secara berkala sesuai dengan jadwal survey harga pasar dari dinas terkait,”katanya.

Namun menurutnya masih terdapat kendala dalam pengelolaan data sektoral ini antara lain manajemen basis data pada OPD dan sumber data terkait belum terorganisir dengan baik, inkonsistensi data yang terpublikasi, belum terdapatnya personil khusus dengan kompetensi pengelola data serta pengelola DataGO yang berubah-ubah

“Kedepannya pengelola data harus mengikuti bimbingan teknis (Bintek) sehingga dapat memahami akan tugasnya dan memiliki pengetahuan yang baik tentang statistk supaya dapat meningkatkan validasi data yang dikelola,”terangnya.

Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina saat membuka acara tersebut mengatakan bahwa data statistik dibutuhkan di semua tahapan pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

“Dengan ketersediaan data dan pemahaman yang benar mengenai data tersebut akan menjadi kunci tercapainya akurasi pembangunan,”kata Windarti.

Lebih lanjut dijelaskan seluruh penyelenggara pelayanan publik harus memiliki pemahamam yang benar terkait pentingnya data untuk mendorong peningkatan kinerja dan kelancaran kerja pelayanan publik di Kota Magelang.

“Dengan data dapat meningkatkan kontribusi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan data primer yang tepat, akurat dan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran untuk menjadikan data sebagai instrument pokok dalam perumusan perencanaan, alat kontrol dan dasar evaluasi hasil kerja,”jelasnya.

DataGO, kata Windarti merupakan sistem informasi manajemen data berbasis website sebagai upaya Pemkot Magelang untuk meningkatkan kualitas manajemen data melalui pembentukan basis data terstruktur, yang mampu menyajikan data dan statistik berkualitas tinggi, mutakhir, dan representatif.

Dengan adanya DataGO sebagai bank data statistiknya Kota Magelang, masyarakat luas dapat mengakses data statistik Kota Magelang hanya dengan “Klik” tanpa perlu birokrasi yang berbelit, sejalan dengan era keterbukaan informasi publik. (Ris/Hms)