Kota Magelang terus berlanjut menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Kali ini Kota Magelang menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Capaian prestasi tersebut melanjutkan prestasi Kota Magelang yang sebelumnya meraih Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP dari BPK RI dan 2 penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik Regional Jawa dan Kondisi Keuangan Daerah Terbaik Regional Jawa

Rencananya, penghargaan itu akan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kepada Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (14/9).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Larsita, mengatakan bahwa anugerah itu diberikan kepada daerah yang memperoleh Opini WTP dalam LKPD 2012-2016 dan terbukti telah menerapkan sistem akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari peranan Wali Kota Magelang dalam membimbing pengelolaan keuangan daerah. 

Strategi Sigit, lanjutnya, selalu mendorong agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabilitas, transparan, dan inovatif.

"Ini membuktikan kalau pengelolaan keuangan di Kota Magelang sudah baik di bawah kepemimpinan Sigit Widyonindito. Tahun ini saja, Kota Magelang sudah mendapat tiga penghargaan sekaligus, khusus di bidang pengelolaan keuangan," ujarnya, Rabu (13/9) sore.

Menurut Larsita, anugerah Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih belum lama ini, didapat lantaran dari sekian aspek seluruhnya berhasil dijalankan Pemkot Magelang.

Di antaranya, terkait ketaatan asas peraturan perundangan, kecukupan dan pengungkapan laporan, kepatuhan terhadap undang-undang dan efektivitas internal.

"Empat aspek ini, menjadi standar akuntansi pemerintahan. Kota Magelang dianggap berhasil menjalankannya sehingga meraih Opini WTP tahun 2016," paparnya.

Larsita mengungkapkan, untuk merealisasikan keterbukaan informasi, mulai tahun 2016 lalu, pihaknya mulai mentransformasi sistem manual, ke pemanfaatan teknologi informasi (TI).

Sehingga, pada akhir tahun 2017 nanti, ditargetkan tiga aplikasi terintegrasi sudah dapat difungsikan, antara lain e-budgeting khusus, e-planning dan e-reporting.

"Mudah-mudahan akhir tahun nanti sudah bisa dijalankan. Program dan terobosan ini, merupakan bentuk keseriusan, bahwa tata kelola keuangan akan semakin baik dan benar-benar transparan ke depannya," jelasnya.

Bahkan, lebih dari itu, pada tahun 2018 mendatang, BPKAD mematok target, semua transaksi sudah menggunkan nontunai.

Dengan hal tersebut, imbuh Larsita, diharapkan bisa mengurangi dan meminimalisir pontesi penyelewengan keuangan daerah.

"Satu contoh, jika ada bansos, nanti siapa yang mendapatkannya bisa diketahui masyarakat. Di sini, peran masyarakat bisa mengontrol program-program transparansi keuangan," pungkasnya.