Panitia PPDB SMP Akan Verifikasi Ulang Surat Keterangan Domisili

Panitia Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Magelang akan melakukan evaluasi terkait penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai salah satu syarat pendaftaran. Ini menyusul aksi protes dari sejumlah orangtua akibat maraknya SKD yang diduga palsu.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Magelang, Ahmad Ludin Idris, menjelaskan berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang pada 15 Mei 2019 telah memutuskan beberapa hal terkait penggunaan SKD tersebut. 

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang, Kepala Sekolah SMP Se-Kota Magelang, Kepala Disdukcapil, camat/lurah, Asisten Sekda dan Kepala Bagian Kesra Kota Magelang.

Keputusan tersebut antara lain, pertama, bagi pendaftar yang menggunakan SKD akan dievaluasi dan diverifikasi ulang, disesuaikan dengan KTP orangtua calon siswa.  Kemudian, bagi yang merasa titik koordinat atau tempat tinggal tidak sesuai seperti yang tercantum pada website PPDB Online diharapkan segera ke sekolah tempat pendaftaran. 

"Terakhir, sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi akan membuka pendaftaran gelombang II," jelas Idris, ditemui di kantornya, Rabu (15/5/2019).

Kepala Disdikbud Kota Magelang, Taufik Nurbakin, menambahkan sistem zonasi dalam PPDB SMP Negeri diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 51/2018 yang mewajibkan pemerintah daerah memberlakukan zonasi dalam PPDB tingkat TK, SD dan SMP Negeri.

Disebutkan, ada tiga jalur yang bisa dimanfaatkan orangtua dalam PPDB tahun ini dengan presentase berbeda, yakni jalur zonasi 90 persen, jalur prestasi 5 persen dan jalur mutasi orang tua 5 persen. Adapun untuk jalur zonasi terdiri dari zona 1 untuk calon peserta didik yang berdomisili di Kota Magelang dan zona 2 untuk yang berdomisili di luar Kota Magelang. 

Domisili Kota Magelang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan RT/RW disahkan kelurahan minimal telah berdomisili selama enam bulan. Pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, kepala kecamatan, kepala kelurahan hingga ketua RW dan RT terkait penggunaan SKD untuk PPDB dalam sistem ini. 

“Apabila kuota zonasi belum terpenuhi dari pendaftar zona 1, maka dipenuhi dari pendaftar zona 2. Dengan sistem ini, memberi peluang luas bagi peserta luar kota untuk sekolah tingkat SMP di Kota Magelang,” ucapnya. (humaspemkotmagelang)