KPID JATENG SELENGARAKAN SOSIALISASI REGULASI SIARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah (KPID Jateng) menyelengarakan sosialisasi regulasi siaran Pilkada serentak tahun 2020, di hotel Atria Kota Magelang, Selasa (15/9/2020). Acara ini diikuti oleh 30 lembaga penyiaran radio dan televisi dari tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.

Narasumber hadir dari KPID Jateng, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Komisioner KPID Jateng, Setiawan Hendra Kelana, S.Kom seusai acara mengatakan bahwa acara ini digelar karena Pilkada di masa pandemi merupakan Pilkada yang berbeda dengan biasanya, sehingga terdapat potensi polarisasi di masyarakat.

Dijelaskan pula bahwa di masa pandemi ini, distribusi informasi banyak dilakukan dengan jarak jauh atau media daring, yang rawan berpotensi hoax dan isu-isu sara. Oleh karena itu lembaga penyiaran mempunyai fungsi yang sangat fundamental untuk menjadi penjernih informasi-informasi yang belum diketahui kebenaranya.

Lembaga penyiaran memiliki peran sebagai wadah dari para penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, untuk dapat melakukan sosialisasi aturan-aturan Pilkada. Lembaga penyiaran juga memberikan ruang yang cukup kepada para pasangan calon untuk melakukan kampanye sesuai dengan peraturan KPU. Media harus dapat berperan aktif dalam ikut menyukseskan pelaksanaan pemilu serta sebagai kontrol dan pengawasan bagi penyelengara pemilu.

Narasumber dari KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron mengatakan bahwa iklan kampanye dalam peraturan KPU hanya boleh dilakukan oleh KPU, dan porsinya sepenuhnya di tentukan oleh KPU. “Iklan di media dijadwalkan dari tanggal 22 November 2020. Untuk TV, spot iklan maksimal disiarkan 10 kali dengan durasi 30 detik, sedangkan untuk radio iklan dapat disiarakan 10 kali dengan durasi spot maksimal 60 detik. Untuk yang mengiklankan ke media adalah KPU sesuai dengan peraturan KPU’’ jelasnya.

Perwakilan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Satrio Edi Sarmawan mengatakan, di era konvergensi, media penyiaran tentu banyak yang memiliki akun media sosial, sedangkan di KPID belum ada regulasi untuk media online. Oleh karena itu Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan, baik media sosial yang di daftarkan ke KPU maupun yang belum terdaftar. Ia juga menegaskan bahwa bagi medsos yang terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan kajian sebelum dilakukan penindakan. (Diskominsta)