Menjelang PPDB Kota Magelang Gelombang I, Disdukcapil Kena Imbas Permohonan Legalisir Yang Sebenarnya Tidak Dipersyaratkan

Beberapa waktu lalu, Disdukcapil Kota Magelang menerima salinan Keputusan Kadisdikbud Kota Magelang Nomor 422.5/710/230 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020. Surat Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluarnya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertaman, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan menerapkan ketentuan kuota terbesar dengan pertimbangan jalur zonasi (kedekatan domisili pendaftar).
 
Sesuai dengan SK Juknis PPDB, mulai hari Senin s.d. Rabu, 13-15 Mei 2019 akan dibuka gelombang pertama waktu pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Magelang. Terkait dengan implementasi ketentuan Zonasi dibuktikan dengan alamat pada Fotocopy Kartu Keluarga, atau bisa digantikan dengan surat keterangan domisili dari RT, RW yang dilegalisir oleh Kepala Desa.
 
Meskipun ketentuan legalisasi syarat zonasi pada juknis sudah tertulis jelas hanya diberlakukan untuk surat keterangan domisili dari RT, RW oleh kepala kelurahan, dan untuk KK cukup Fotocopy, namun sayangnya hal tersebut belum dirasa mencukupi oleh wali murid untuk tetap mencari legalisir KK ke Disdukcapil sehingga mengakibatkan akhir-akhir ini volume permohonan legalisir di Disdukcapil meningkat cukup signifikan. Untuk selengkapnya klik di sini ...