KPK Dorong Penggunaan TMD untuk Awasi Pendapatan Pajak Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pengusaha dibidang hiburan, restoran, hotel dan parkir untuk memasang alat tax monitoring devices (TMD) di tempat usahanya. Alat ini bermanfaat untuk memudahkan pemerintah daerah mengawasi pemasukan pajak ke kas daerah dari sektor tersebut.

Kasatgas Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V KPK RI, Kunto Ariawan, menjelaskan dengan alat tersebut setiap transaksi akan langsung dapat diketahui secara riil, termasuk prosentase pajak yang harus dibayar. Dengan demikian kebocoran sedapat mungkin bisa dicegah.
 
“Maka kita gunakan alat ini untuk memonitor bersama-sama, berapa sih sebenarnya transaksi yang terjadi di tempat masing-masing restoran, hiburan dan yang terjadi di tempat parkir itu sebesarnya besarnya berapa sih,” ujar Kunto usai memberikan materi Diseminasi Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Magelang, belum lama ini.
 
Dijelaskan, selama ini banyak potensi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah kehilangan penerimaan PAD. Sebab perhitungan yang masih manual.
 
Kunto mengakui, belum semua pengusaha melakukan pungutan 10 persen atas setiap transaksi. Hal itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya omset yang belum banyak sehingga dikhawatirkan usaha akan merugi. 
 
Padahal, kata Kunto, prosentase 10 persen adalah batas maksimal. Pemda bisa mengaturkan sendiri melalui Perda, dan pengusaha bisa mengusulkan besaran potongan pajak sesuai omset. 
 
"Kalau omset tertentu mungkin jangan 10 persen dulu, bisa 3 persen, 7 persen dulu. Takut kalau dikenakan 10 persen saingan naik. Maka harus diatur, pelan-pelan, tidak langsung diterapkan," paparnya.
 
Kunto melanjutkan, upaya pengawasan bisa dilakukan di 8 area, antara lain perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa. Lalu perizinan dan penguatan inspektorat. Kemudian, manajemen ASN, dana desa, ada manajemen aset daerah dan satu lagi optimalisasi PAD.
 
Kunto menyebut area tersebut adalah area yang paling sering terjadi tindak pidana korupsi. Kunto mencontohkan terkait perencanaan dan penganggaran, KPK mendorong penggunaan e-planning dan e-budgeting.
 
"Kalau dulu ada istilah uang ketok palu sebelum mengesahkam anggaran. Jadi kita dorong e planing dan e budgeting terintegrasi, apa yang direncanakan langsung masuk budgeting tidak bisa ujug-ujug ada proyek baru," tandas Kunto.
 
Pelaksana tugas (Plt) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Wawan Setiadi, mengungkapkan Pemkot Magelang telah mamasang 10 alat TMD. Ke depan, pihaknya akan memasang 40 alat lagi yang akan diterapkan di hotel, restoran dan wajib pajak lainnya. (humaspemkotmagelang)