Optimalisasi PAD Kota Magelang Jadi Role Model Daerah Lain

Progres optimalisasi pendapatan daerah, khususnya PAD di Kota Magelang, saat ini sudah menjadi rujukan dan merupakan role model bagi daerah-daerah lain. Hal ini dibuktikan dengan Dashboard Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, yang Kota Magelang mendapatkan peringkat 1 se Indonesia untuk progres optimalisasi pendapatan daerah.

Demikian antara lain dikemukakan Walikota Magelang Ir H Sigit Widyonindito MT dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Walikota Magelang Dra Windarti Agustina saat memimpin apel pagi luar biasa dikaitkan dengan penyerahan SPPT PBB-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Magelang tahun 2019 yang dilaksanakan di halaman belakang komplek Sekretariat Pemerintah Kota Magelang, Kamis (31/1).

Dalam kesempatan ini juga secara simbolis diserahkan SPPT kepada ketiga camat di Kota Magelang. "Untuk itu saya minta kepada Fiskus pengelola pajak daerah di Kota Magelang agar terus meningkatkan inovasi, kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Walikota Magelang.

Dikatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan, dari Rp 107.739.838.961,- di tahun 2013, dan di akhir Bulan Desember Tahun 2018 lalu sudah menjadi Rp 249.873.268.826,- atau mengalami kenaikan 231,92 persen.

Kenaikan PAD yang luar biasa ini, lanjut Walikota Magelang, merupakan bukti keseriusan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan fiskal (sustainable fiscal) di daerah untuk membiayai pembangunan di Kota Magelang. Juga dikatakan, salah satu kontribusi pencapaian target realisasi PAD adalah berasal dari PBB-P2, sejak dikelola Pemerintah Kota Magelang di tahun 2013 lalu, realisasi PBB-P2 menunjukkan progress report yang signifikan.

Ini terlihat dari pertumbuhan realisasi PBB-P2 yang semakin meningkat setiap tahunnya. Capaian realisasi tahun 2018 dari target sebesar Rp 5.700.000.000,-, realisasi penerimaan hanya Rp 6.222.937.224,- atau 109,17 persen. Pada tahun fiskal 2019 ini, sesuai dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2019, target PBB-P2 sebesar Rp 5.800.000.000,-, dengan pokok penetapan sebesar Rp 6.994.622.189,-, sedang SPPT yang diterbitkan sebanyak 36.511 SPPT.

Laju pertumbuhan SPPT ini meningkat sebesar 0,58 persen dari tahun 2018 yang sejumlah 36.298 SPPT. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kota Magelang untuk membayar PBB-P2 (Willingness to Pay), sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan Kota Magelang melalui pembayaran PBB-P2, sudah semakin meningkat.

"Untuk itu saya meminta dengan sejumlah pokok ketetapan PBB-P2 Tahun 2019 yang cukup besar tersebut agar dikelola dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya sehingga capaian realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 dapat lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan diusahakan seoptimal-mungkin agar dapat melebihi potensi yang telah ditetapkan di tahun 2019," kata Walikota Magelang.

Walikota Magelang juga memerintahkan kepada jajaran Fiskus BPKAD Kota Magelang beserta tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 tahun 2019.

Menurut Walikota Magelang, hal ini dinilai penting karena PBB-P2 saat ini merupakan komponen PAD yang sangat dibutuhkan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.(kr)